Walau Sudah Jalin Kerjasama, Bupati Batang Janji Tak Akan Campuri Kewenangan Jaksa

BATANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang melakukan kerjasama hukum dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang. Memorandum Of Understanding (MoU) hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Batang, Wihaji dan Kajari Batang, Ali Nurudin, SH, MH, di Aula Kantor Bupati Batang, Kamis (25/3/2021) siang.

Kegiatan ini juga dihadiri Sekda Kabupaten Batang Lani Dwi Sri Rejeki, Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Batang serta Jaksa Pengacara Negara Kejari Batang.

Baca juga :

Ali Nurudin mengatakan, nota kesepahaman yang diteken antara Pemkab dengan Kejari Batang yaitu merupakan bantuan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kewenangannya meliputi, penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya.

“Sebab sebagaimana diketahui, dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI disebutkan bahwa di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah,” kata Kajari Batang.

Karena itu Alumnus Universitas Sebelas Maret itu berpesan supaya kerjasama ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Sehingga MoU tersebut dapat terwujud dan demi kesejahteraan masyarakat setempat.

“Kami (Kejaksaan) akan berperan aktif dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Batang. Ini sebagaimana yang diharapkan dengan kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN),” pesan Jaksa Ali Nurudin.

Baca Halaman Selanjutnya…

Halaman Selanjutnya