Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah, BPPRD Teken MoU dengan Kejari Belitung

BELITUNG – Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Belitung dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Belitung melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama, di Ruang Rapat Pemerintah Kabupaten Belitung, Selasa (8/11/2020) pagi.

Memorandum of Understanding (MoU) Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Dalam Rangka Optimasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belitung, Ali Nurudin, SH, MH dan Kepala BPPRD, Iskandar Febro.

Baca juga :

Penandatangan itu juga disaksikan Bupati Belitung Sahani Saleh, Wakil Bupati Belitung Isyak Meirobie, Kasi Datun Kejari Belitung Wika Hawasara, SH dan Tim JPN Kejari Belitung.

Dalam sambutannya, Ali Nurudin, SH, MH mengatakan, Kejaksaan Negeri Belitung menyambut baik perjanjian kerjasama yang akan berlangsung ini sebagai bentuk dukungan untuk mengoptimalisasikan peningkatan pajak daerah. Sehingga dapat mendorong pembangunan pada Kabupaten Belitung.

Kajari Belitung menyampaikan, bahwa dalam hal bentuk kerjasama yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Belitung di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah bersama PT PLN Area Belitung, PT Pelindo II Tanjungpandan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Belitung dan Kantor Pajak Pratama Tanjungpandan adalah gerakan kepatuhan BERIPAT (Belitung Ramah Indah dan Patuh). Yaitu, dalam rangka mendorong masyarakat Belitung agar patuh membayar iuran maupun pajak di wilayah Belitung yang dilaksanakan pada tahun 2018.

“Pelaksanaan gerakan kepatuhan Beripat tersebut telah mengoptimalkan kepatuhan pada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan maupun PT PLN Area Belitung,” kata Ali Nurudin, SH, MH.

Menurut Kajari Belitung, pelaksanaan kerjasama yang dapat dilakukan pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi bantuan hukum, pendampingan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya.

Sehingga organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung secara umum maupun Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah khususnya, dapat melakukan kerjasama untuk mendukung tugas dan fungsi masing-masing dalam meningkatkan dan mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Belitung.

“Kerjasama sama ini juga diharapkan dapat menunjang optimalisasi penerimaan pendapatan pajak daerah di Kabupaten Belitung,” pungkasnya. (rel)