Lapas Tanjungpandan Perpanjang Program Asimilasi Rumah bagi WBP

//Sesuai Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020
Romiwin Hutasoit, SH, MH

Menurut Endang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga telah menerbitkan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

“Dengan berlakunya Permenkumham tersebut, artinya kebijakan ini terus berlanjut. Dan kita akan langsung melakukan penjaringan. Namun perlu diketahui oleh masyarakat bahwa program Asimilasi Dirumah ini bukan lah program mengosongkan Lapas dan Rutan, atau kebijakan tanpa pengawasan,” tegasnya.

Baca juga :

Endang menjelaskan, dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tersebut terdapat beberapa poin penyempurnaan. Diantaranya terkait syarat dan tata cara pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi, pembatasan bagi tindak pidana tertentu, mengakomodir pemberian hak terhadap Warga Negara Asing, serta penerbitan Surat Keputusan secara online yang akan terakomodir dalam Sistem Database Pemasyarakatan.

“Dalam Permenkumham tersebut juga dijelaskan Asimilasi tidak akan diberikan kepada narapidana dan anak yang melakukan tindak pidana terkait narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya,” tegasnya lagi.

Selain itu, sambung Endang, Asimilasi tidak diberikan kepada narapidana dan anak dengan tindak pidana pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340, pencurian dengan kekerasan Pasal 365, kesusilaan pasal 285 sampai dengan pasal 290 KUHP, serta kesusilaan terhadap anak sebagai korban pasal 81 dan pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Narapidana dan Anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana yang sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta Narapidana kasus narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, juga dipastikan tidak akan mendapatkan hak Asimilasi.”

Halaman Selanjutnya