Komit Bangun WBK, Lapas Tanjungpandan Sosialisasikan Pencegahan Pungli & Gratifikasi

BELITUNG – Lapas Kelas IIB Tanjungpandan menunjukan keseriusannya ingin menjadi Satker wilayah bebas dari korupsi (WBK). Kamis (13/2) siang, Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIB Tanjungpandan, Romiwin Hutasoit, SH, MH melalui Kasi Adm Kamtib Hardiansyah mensosialisasikan pencegahan pungutan liar (pungli) dan gratifikasi kepada keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada jam layanan kunjungan.

Hardiansyah mengharapkan, WBP dan keluarga berani menolak untuk tidak memberikan uang atau apapun kepada petugas. Sehingga menutup peluang adanya pungli dan gratifikasi di Lingkungan Lapas Kelas IIB Tanjungpandan.

Baca juga :

“Sebagaimana sebelumnya sudah disampaikan oleh Kalapas, bahwa Lapas Kelas IIB Tanjungpandan ditunjuk untuk menjadi UPT Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK. Bebas dari korupsi ini bukan hanya kewajiban kami para petugas, tapi saudara-saudara semua berperan penting untuk mencegah terjadinya korupsi,” kata Kasi ADM Kamtib Lapas Kelas IIB Tanjungpandan.

Menurut Hardiansyah, berani tidak memberikan apapun kepada petugas, akan memperkecil peluang petugas untuk melakukan pungli dan menerima gratifikasi. Oleh karena itu, ia meminta kepada keluarga WBP untuk tertib mengikuti SOP layanan kunjungan dan juga memakai pakaian yang sopan.

“Keluarga WBP berkunjung hanya pada jam layanan kunjungan. Dan hal tersebut sudah kami informasikan melalui papan layanan informasi di Loket Kunjungan. Kami juga sudah menyiapkan Kartu Indentitas Pengunjung. Mohon dipakai selama berkunjung demi ketertiban kita bersama,” pesannya.

Sebelumnya, Kalapas juga menyampaikan, bahwa semua layanan yang ada di Lapas Kelas IIB Tanjungpandan adalah Rp 0, atau gratis. Karena itu ia meminta WBP/Keluarganya untuk melaporkan bila ada petugas atau yang mengatasnamakan petugas meminta biaya untuk kegiatan layanan.

“Semua layanan yang kami berikan, baik itu layanan kunjungan, layanan informasi, pengurusan PB, CB, CMB, remisi, layanan kesehatan, layanan makan dan program pembinaan lainnya itu gratis. Biayanya Nol Rupiah. Kalau masih ada siapapun yang meminta biaya untuk layanan apapun, Laporkan!” tegas Romiwin. (rel/pas)