Kejari Belitung Sepakat Kerjasama Kembali dengan Pemkab, Pemdes dan Diskominfo

“Kewenangan Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, melakukan penegakan hukum dan tindakan hukum lainnya. Namun, dalam pelaksanaan pemberian pertimbangan hukum (pendampingan hukum) ada aturannya,” kata wanita berkerudung itu.

Menurut Sekti, Tim Jaksa, Pengacara Negara pada Kejari Belitung telah memberikan pertimbangan hukum (pendampingan hukum) pada pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Belitung tahun 2018. Dengan nilai total sebesar Rp22.251.752.184,8.

Baca juga :

“Untuk pengawalan dan pengamanan, tetap dilakukan terhadap pekerjaan pembangunan yang akan atau sedang dikerjakan. Terutama pada kementerian, lembaga, instansi pemerintah, pemda, BUMN, BUMD di kabupaten Belitung,” ujarnya.

Wanita kelahiran Surabaya itu juga menjelaskan tugas dan fungsi TP4D. Yaitu, mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan serta pembangunan. Yakni, melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penguasaan masing-masing.

“TP4D Kejari Belitung mengedepankan langkah pencegahan/preventif dan persuasif serta pendampingan hukum (pengawalan & pengamanan). Penegekan hukum represif dilakukan ketika ditemukan bukti awal permulaan yang cukup. Dan, melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah (apip) tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara,” tandas Sekti.

Sementara itu, Bupati Belitung Sahani Saleh berpesan, agar kerjasama yang berada di ranah pencegahan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sehingga, tidak terjadi pelanggaran hukum pada kegiatan-kegiatan pembangunan di kabupaten Belitung. (rel)

Halaman sebelumnya