Ini Penjelasan Wakil Ketua DPRD Belitung Terkait Subsidi LPG 3 Kg

DPRD Belitung
Budy Prastiyo.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Belitung Budy Prastiyo menyatakan, paket perdana LPG 3KG Kabupaten Belitung sebanyak 36.608 paket. Perdana subsidi LPG 3KG telah didistribusikan tahun 2018 lalu. Dasar Hukum Penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.

Politisi Partai Golkar itu menyebutkan, dasar hukum lain, yaitu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan hilir migas, sebagaimana telah direvisi menjadi PP Nomor 30 Tahun 2009. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 126 Tahun 2015.

Budy menambahkan, untuk Peraturan Menteri (Permen), yaitu, Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2008 dan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009. Dan, Keputusan Menteri (KepMen) ESDM kepada Pertamina dalam penyediaan dan pendistribusian isi ulang LPG tabung 3 Kg, terbit setiap tahun.

Ada pula, KepMen ESDM nomor 436.K/12/MEM/2016 tentang harga eceran LPG tabung 3 Kg untuk keperluan kapal Perikanan bagi nelayan kecil.

“Dasar hukum tersebut kita dapatkan saat melakukan rapat koordinasi (rakor) bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM. Aturan tersebut, solusi khusus kepulauan,” ujar Budy kepada dunieusaha.com, Rabu (16/1) pagi.

Alumni Universitas Indonesia itu menyampaikan, dalam rakor tersebut juga disingung soal tantangan pelaksanaan subsidi LPG 3 KG. Tantangan subsidi terhadap produk yang dimaksud, diantaranya, penerima subsidi saat ini sulit diindentifikasi (siapapun). Distribusi belum tepat sasaran (rawan diselewengkan). Jumlah penggunaan tabung tidak dapat dibatasi (berapapun).

Halaman selanjutnya