Imigrasi Tanjungpandan Berikan Pemahaman PP Nomor 28 Tahun 2019

//Kepada Sejumlah Stakeholder Kabupaten Belitung

BELITUNG – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan memberikan pemahaman Keimigrasian kepada stakeholder Kabupaten Belitung terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2019. Yaitu, tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM.

Karena itu, sosialisasi tersebut melibatkan berbagai stakeholder Kabupaten Belitung. Diantaranya, pihak kecamatan, hotel, travel, maskapai penerbangan dan Diskopernaker Kabupaten Belitung. Sebab, dalam PP Nomor 28 tersebut terdapat beberapa penyesuaian tarif jasa keimigrasian.

Baca juga :

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan Dewanto Wisnu Raharjo mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Pulau Belitung, khususnya terkait PP Nomor 28 Tahun 2019.

Namun, pertimbangan melibatkan sebagian besar pelaku pariwisata, supaya mereka turut menginformasikan kepada wisatawan. Baik kepada wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara yang hendak melakukan perjalanan keluar negeri. Karena terdapat beberapa penyesuaian tarif jasa keimigrasian dalam PP Nomor 28 tersebut.

“Harapannya, jangan sampai pemahaman masyarakat soal PP Nomor 28 Tahun 2019, berbeda-beda nanti. Karena ada hal-hal yang fundamental yang wajib diketahui. Khususnya, yang berkaitan dengan tarif jasa keimigrasian,” ujar Wisnu sapaan akrab Kepala Kantor Imigrasi Tanjungpandan kepada dunieusaha.com, di Restaurant Pandan House, Rabu (24/7) siang.

Senada, Kadiv Imigrasi Kemenkumham Kep. Babel Eko Budianto mengatakan, berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2019 memang terdapat beberapa penyesuaian jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM. Perubahan ini, sudah mulai berlaku sejak ditetapkan mulai Bulan Mei lalu.

Halaman selanjutnya