Edukasi Satker, Tahun ini KPPN Tanjungpandan Komitmen Tak Berikan Dispensasi SPM

//Canangkan Gerakan Antisipatif Dalam Setiap Kesempatan

BELITUNG – Tahun 2019 ini, KPPN Tanjungpandan berkomitmen untuk tidak memberikan dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) untuk mengedukasi Satker. Komitmen ini ditekankan agar Satker lebih tertib dalam pengelolaan keuangan negara. Karena itu, KPPN Tanjungpandan mencanangkan gerakan antisipatif dalam setiap kesempatan.

“Gerakan tersebut selalu kita lakukan. Baik melalui konsultasi on the desk melalui Petugas CSO. Pemanfaatan Ruang Satam Lounge. Layanan Istimewa (LaIs) melalui Aplikasi Zoom Meeting dengan Video Conference. Media komunikasi dan publikasi WAG teknis “Operator Satker 107” serta WAG KPA “Treasury Community”. Sehingga, sejalan dengan program Revolusi Industry 4.0,” kata Kepala KPPN Tanjungpandan, Rd Yen Yen Nuryeni kepada dunieusaha.com, Jum’at (29/11) pagi.

Baca juga :

Menurut Rd Yen Yen Nuryeni, penanganan permasalahan penyerapan belanja kementerian/lembaga (K/L) perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan cepat. Sehingga sesuai dengan kebutuhan guna mempercepat proses pelaksanaan kegiatan. Termasuk, proses administrasi serta koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

“Mekanisme pengadaan barang dan jasa, perlu dilakukan sosialisasi oleh LKPP, baik di pusat maupun di daerah. Tetapi untuk jangka menengahnya, perlu meningkatkan kapasitas SDM terkait pengelolaan anggaran dan memperkuat perencanaan. Agar dapat meminimalisir revisi dalam pelaksanaan,” ujarnya.

Alumni Universitas Indonesia ini mengatakan, yang menjadi area perhatian menghadapi akhir tahun anggaran adalah penyampaian batas waktu pengajuan SPM LS Kontraktual.

“Hal tersebut sebagaimana ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-13/PB/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Akhir Tahun Anggaran 2019,” pungkasnya. (rel)