Data KPPN Tanjungpandan 2019, Belitung Serap Rp467 Milyar APBN

BELITUNG – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sebab, APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal merupakan bentuk intervensi pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan ekonomi.

Kepala KPPN Tanjungpandan, Rd Yen Yen Nuryeni menjelaskan, APBN memiliki beberapa fungsi. Diantaranya fungsi alokasi, fungsi distribusi yang terutama distribusi pendapatan dan fungsi stabilisasi.

Baca juga :

“Dengan fungsi-fungsi tersebut, maka sangat diharapkan kebijakan fiskal yang dikeluarkan, khususnya kebijakan belanja negara, bekerja secara tepat, efisien dan berkelanjutan. Termasuk untuk di Kabupaten Belitung,” kata Kepala KPPN Tanjungpandan kepada dunieusaha.com, Jum’at (29/11) pagi.

Rd Yen Yen Nuryeni mengatakan, sebagai negara yang sedang giat membangun, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan dorongan yang lebih kuat dan cepat bagi pergerakan roda perekonomian. Untuk itu, pemerintah melakukan berbagai upaya dan tindakan strategis melalui berbagai instrumen kebijakan. Salah satunya melalui kebijakan belanja yang dituangkan ke dalam APBN.

KPPN Tanjungpandan sebagai representasi Kementerian Keuangan yang melaksanakan kebijakan fiskal, khususnya terkait dengan belanja kementerian/lembaga (K/L), telah berupaya untuk meningkatkan kinerja. Baik kinerja dari sisi pendapatan maupun kinerja dari sisi belanja.

Dalam upaya meningkatkan kinerja penyerapan belanja K/L, Kementerian Keuangan tidak saja menjalankan fungsinya sebagai Bendahara Umum Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, juga berupaya agar instrumen kebijakan fiskal, yaitu APBN, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja.

Halaman selanjutnya