BKPSDM Himbau 3.185 Pegawai ASN Pemkab Belitung

//Jaga Netralitas pada Pemilu Tahun 2019
Saprin

BELITUNG – Plh Kepala BKPSDM Kabupaten Belitung, Saprin melarang seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD atau DPRD. Larangan ini termasuk ikut serta sebagai pelaksana kampanye. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.

Selain itu, larangan tersebut untuk sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PNS lain. Dan, sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara.Hal ini dalam Pasal 4 angka 12, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.

Baca juga :

Kata Saprin, larangan tak hanya dalam Pasal 4 angka 12. Pasal 4 angka 13 juga menjelaskan bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden. Yaitu, dengan cara membuat keputusan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.

Dalam Pasal 4 angka 13 juga melarang ASN, mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

Saprin menegaskan, sanksi bagi ASN yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan selama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 Juta. Sanksi ini berdasarkan Pasal 494 Undang-undang nomor 7 tahun 2017. Oleh karenanya, ia mengajak 3.185 Pegawai ASN di Lingkungan Pemkab Belitung untuk bersikap Netral.

“Himbauan Netralitas Pegawai ASN di Lingkungan Pemkab Belitung pada Pemilu Tahun 2019 ini sudah kita sampaikan tanggal 10 Januari lalu. Himbauan tersebut kita tuangkan melalui Surat Edaran Bupati Nomor:800/105/III/BKPSDM. Isinya sudah mencakup, soal larangan, sanksi dan pengawasan,” ujar Saprin kepada dunieusaha.com, Selasa (2/4) siang.

Plh Kepala BKPSDM Kabupaten Belitung itu mengungkapkan, namun dalam Surat Edaran tersebut hanya sebatas PNS. “Kalau memang ada yang melanggar, kami tunggu laporannya. Sebab, dalam Surat Edaran sudah jelas sekali larangan dan sanksi bagi ASN yang melanggar,” tandas Saprin. (rel)